Liputan Sulbar

IKLAN ANDA

Pallawa Media

Layanan Pallawa Media.

Papan Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan

Redaksi Liputan Sulbar.

Pasang Iklan Disini

Redaksi Liputan Sulbar.

Pengeroyokan 4 Pelajar di Pantai Batukarampuang Karossa, Polres Mateng Tetapkan 2 Tersangka


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mamuju Tengah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan terhadap empat pelajar di kawasan Pantai Batukarampuang, Dusun Batukarampuang, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.

Kasus tersebut bermula saat empat pelajar sedang berkumpul di sebuah gazebo di kawasan pantai pada malam hari. Mereka kemudian didatangi sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu diawali ketika dua orang berinisial IK dan AP datang berboncengan sepeda motor. Salah seorang di antaranya menyorotkan senter ke arah wajah para korban sambil melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi.

Teguran dari salah seorang korban agar tidak menyorotkan senter ke wajah diduga memicu perselisihan hingga berujung aksi kekerasan fisik.

Dalam kejadian tersebut, IK diduga memukul wajah korban berinisial S secara berulang kali. Sementara AP diduga melakukan pemukulan terhadap tiga korban lainnya, masing-masing berinisial H, A, dan HA, pada bagian kepala dan wajah.

Kasatreskrim Polres Mamuju Tengah, IPTU Muhammad Arifin, membenarkan adanya dugaan penganiayaan tersebut.

Menurutnya, penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan gelar perkara hingga menetapkan dua orang sebagai tersangka.

"Saat ini kami sudah menetapkan dua tersangka, sementara beberapa terduga pelaku lainnya masih terus kami dalami," ujar IPTU Muhammad Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2026).

Ia menegaskan, proses pendalaman masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam peristiwa tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena keempat korban masih berstatus pelajar dan seluruhnya berusia di bawah umur.

Hingga saat ini, polisi masih terus mendalami perkara tersebut guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

*Penulis: Tim Redaksi*

---

Kapolres Mamuju Tengah Tanggapi Aksi Aliansi Mahasiswa: Penyidik Kumpulkan Saksi dan Alat Bukti, Segera Gelar Perkara


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Kapolres Mamuju Tengah menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Mamuju Tengah pada Minggu, 16 November 2026.

Aksi tersebut mengkritisi penanganan beberapa kasus yang sedang berjalan di Polres Mamuju Tengah, diantaranya kasus pencemaran nama baik dan pencurian.

Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolres Mamuju Tengah menegaskan pihaknya telah melaksanakan pelayanan pengamanan unjuk rasa dengan baik dan berkomitmen menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat.

"Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 November 2026 sekira pukul 13.00 tadi kita mendapatkan kunjungan, pelayanan pengamanan unjuk rasa dari teman-teman aliansi mahasiswa pemuda dan masyarakat Mamuju Tengah," ujar Kapolres.

Terkait substansi tuntutan, Kapolres menjelaskan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti.

"Saat ini penyidik sedang mengumpulkan saksi kemudian alat bukti terkait dengan yang diadukan. Dalam waktu dekat mungkin penyidik dapat segera melakukan gelar perkara untuk menentukan tahapan selanjutnya," tegasnya.

Ia menambahkan, Polres Mamuju Tengah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan dan laporan yang diterima melalui SPKT.

"Tentunya kami terus berkomitmen kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menindaklanjuti apa yang menjadi aduan ataupun laporan yang telah diterima oleh SPKT Polres Mamuju Tengah," tutupnya.

---

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin Tiba di Mamuju, Disambut Gubernur, Pangdam dan Kapolda Sulbar


*MAMUJU, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin tiba di Bandara Lama Tampa Padang Mamuju, Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (17/11/2026) pagi.

Menhan tiba pukul 09.30 WITA menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG dengan nomor registrasi A-7309 milik TNI Angkatan Udara. Kedatangan Menhan didampingi Wamenhan II Marsekal TNI Yusuf Jauhari, Wakasad Letjen TNI Tri Budi Utomo serta sejumlah pejabat Kemhan dan awak media nasional.


Kedatangan orang nomor satu di Kementerian Pertahanan tersebut disambut langsung oleh jajaran Forkopimda Sulbar. Tampak hadir Gubernur Sulbar Dr. H. Suhardi Duka, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulbar Irjen Pol. Totok Suharyanto, Wakajati Sulbar, Kasrem 142/Tatag, Kabinda Sulbar, Dandim 1418/Mamuju, Danlanal Mamuju, dan Bupati Mamuju Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi.

Setelah transit di ruang VIP Bandara sekitar pukul 09.40 WITA, Menhan bersama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan Helikopter Airbus H-2215 Caracal milik TNI-AU.

Pukul 10.21 WITA, helikopter yang membawa Menhan take off dari Tampa Padang menuju Lapangan Sepakbola Rappang Barat, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar, untuk melakukan kunjungan kerja ke Markas Komando Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 917/KMM.

Kunjungan kerja Menhan di Sulbar ini dalam rangka meninjau kesiapan satuan teritorial pembangunan di wilayah Kodam XXIII/Palaka Wira.

Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras ; Tindak Tegas Premanisme di WKSM, Jangan Catut Nama Saya dan Keluarga



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras menegaskan komitmen pemerintah daerah bersama Polres Mamuju Tengah untuk menindak tegas segala bentuk premanisme dan aksi pengambilan paksa hasil perkebunan di kawasan Wilayah Kelola Sosial Masyarakat (WKSM).

Penegasan tersebut disampaikan Bupati Arsal Aras saat berkoordinasi langsung dengan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie di ruang kerjanya, belum lama ini. Video koordinasi tersebut beredar dan menegaskan sinergi Pemda dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah.

"Pagi ini saya dengan Pak Kapolres berkoordinasi terkait beberapa kejadian kamtibmas di wilayah WKSM. Kami membicarakan khusus yang ada di wilayah WKSM. Pemerintah daerah meminta Kapolres untuk mengusut semua kejadian secara independen, secara profesional," ujar Bupati Arsal .

Bupati Mamuju Tengah H. Arsal Aras mengungkapkan, polemik yang kerap muncul di media sosial antara kelompok A dan kelompok B yang bertikai di area WKSM, setelah dianalisis ternyata didominasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki legalitas lahan yang sah.

"Selama ini kita melihat polemik di medsos, kejadian antara kelompok A kelompok B bertikai. Setelah dianalisis ternyata mereka hanyalah orang-orang yang datang mengambil punya masyarakat dengan cara paksa, mereka semua tidak mempunyai legalitas yang sah. Di wilayah WKSM ini kebanyakan terjadi hukum rimba, siapa yang kuat siapa yang punya preman dia yang bisa memanen lahan masyarakat maupun lahan perusahaan," tegasnya.

*Jangan Catut Nama Aras*

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aras Tammauni juga memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya maupun keluarga untuk melakukan klaim sepihak atas lahan di WKSM.

"Kadang mengatasnamakan Pak Aras, orang tua, kadang mengatasnamakan keluarga kami. Mohon teman-teman media, kami minta Pak Kapolres berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kami akan membuka data valid. Yang terjadi di sana muncul pertikaian karena adanya jual beli di bawah tangan," jelasnya.

Ia menegaskan, data valid mengenai siapa yang berhak atas sebidang tanah di WKSM telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati tahun 2023.

"Pemerintah akan support dengan data, karena wilayah WKSM itu sudah pernah pemerintah daerah mengeluarkan SK Bupati 2023 tentang siapa kelompok yang berhak dapatkan sebidang tanah. Kalau ada oknum siapa pun datang mengatasnamakan bahwa ini lahan saya, lahan pemberian orang tua saya, tapi tidak mempunyai legalitas bukti yang kuat, tolong abaikan," tambahnya.

*Minta Kapolres Bertindak Keras dan Objektif*

Kepada Kapolres Mamuju Tengah, Bupati meminta agar tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku berulang.

"Kapolres mohon jangan segan-segan melakukan tindakan keras di sana, karena selama ini yang melakukan secara paksa itu-itu saja orangnya. Kadang sudah keluar masuk penjara, keluar penjara itu lagi yang dilakukan," ujar Bupati.

Di akhir pernyataannya, Bupati H. Aras Tammauni menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan objektif, independen, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari pemerintah daerah itu sendiri.

"Penegakan hukum harus objektif, independen, tanpa ada intervensi dari siapa pun, termasuk dari pemerintah daerah," tutup Bupati.

Sementara itu, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Arie yang berada di samping Bupati terlihat menyimak dan mengangguk, sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti arahan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, situasi kamtibmas di wilayah WKSM dilaporkan dalam pemantauan intensif aparat gabungan.

*Penulis: Redaksi http://LiputanSulbar.id*

GPM Anti Korupsi Geruduk Mabes Polri, Desak Kapolri Copot Kapolres Mamuju Tengah hingga Kanit Pidum


*JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Aksi damai kembali digelar di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Senin (17/11/2026). Kali ini massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Mahasiswa (GPM) Anti Korupsi datang membawa 10 tuntutan terkait dugaan kejanggalan penanganan perkara di Polres Mamuju Tengah.

Ridwan sh mengatakan pihaknya datang untuk menuntut keadilan atas laporan dugaan pencurian buah sawit yang diatur dalam Pasal 476 KUHP yang dilaporkan oleh warga asal Mamuju Tengah.

"Hari ini kami menegaskan kembali kepada pimpinan Polri, kami dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Anti Korupsi datang ke Mabes Polri menuntut adanya beberapa kejanggalan terhadap penanganan perkara yang dilakukan oleh Polres Mamuju Tengah," ujar ridwan

Massa membawa spanduk besar bertuliskan *"AKSI DAMAI DI MABES POLRI"* dan *"GPMK DESAK KADIV PROPAM COPOT KAPOLRES MAMUJU TENGAH & KASAT RESKRIM DAN KANIT PIDUM POLRES MAMUJU TENGAH"*.

Empat poin utama yang disampaikan dalam orasi video tersebut adalah:

1. Mendesak Kapolri khususnya Bareskrim Polri untuk mengambil alih pengawasan penanganan perkara yang dilaporkan warga.

2. Mendesak pembentukan tim pemeriksa independen dari unsur pengawasan internal Polri guna memastikan tidak ada konflik kepentingan.

3. Mendesak pemberian perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi.

4. Mendesak Propam Polri membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada publik.


Orator kedua wahyullah arif menegaskan dugaan adanya pembekingan oleh oknum kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan pencurian sawit milik warga.

"Kami duga terjadi pembekingan besar-besaran terhadap pelaku preman yang telah melakukan pencurian sawit yang dibekingi oleh oknum kepolisian itu sendiri. Maka dengan ini kami mendesak segera copot Kapolres Mamuju Tengah dan periksa Kapolres Mamuju Tengah, copot Kanit Pidum dan Kasat Reskrim," tegasnya.

Massa mengancam akan menggelar aksi berjilid-jilid di depan Mabes Polri jika tuntutan pencopotan tersebut tidak diatensi oleh pimpinan Polri.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang Mabes Polri. Massa menyerukan yel-yel "Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat, Hidup Perempuan yang Melawan."

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Mabes Polri telah menerima perwakilan massa untuk beraudiensi.

*Keterangan Video:* Dokumentasi aksi damai GPM Anti Korupsi di Mabes Polri, Jakarta. (Istimewa)

---

10 Tuntutan Aksi Damai di Mabes Polri, Desak Kapolri Copot Kapolres Mamuju Tengah dan Periksa Oknum Diduga Bekingi Pencurian Sawit


*JAKARTA, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Gelombang protes terhadap penanganan perkara di Polres Mamuju Tengah memuncak. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) Menggugat memastikan akan menggelar aksi damai di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta, pada Minggu, 16 November 2026.

Aksi tersebut membawa 10 tuntutan utama. Massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si. untuk mencopot Kapolres Mamuju Tengah serta memeriksa sejumlah perwira dan oknum anggota yang diduga melakukan pembiaran dan membekingi kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit milik warga.

Aksi damai ini dipicu oleh laporan polisi yang dilayangkan oleh warga bernama Hj. Nirwanasari Aras. Ia melaporkan dugaan pencurian buah sawit seberat 1,5 ton di lahan perkebunan milik warga di Kabupaten Mamuju Tengah yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan hukum.

*Desak Propam Periksa Kapolres hingga Kanit Pidum*

Dalam dokumen tuntutan yang diterima redaksi, aliansi membagi tuntutan ke dalam empat klaster.

Pertama, tuntutan terhadap jajaran Polres Mamuju Tengah. Massa mendesak Kadiv Propam Polri untuk segera memeriksa Kapolres Mamuju Tengah atas dugaan lemahnya pengawasan dan ketidakprofesionalan dalam menangani laporan masyarakat.

"Kami mendesak Kapolri mengevaluasi dan mencopot Kapolres Mamuju Tengah apabila terbukti melakukan pembiaran atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas," demikian salah satu poin tuntutan tersebut.

Selain Kapolres, massa juga mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah berinisial Arifin dan Kanit Pidana Umum (Pidum) berinisial Nanda. Keduanya dinilai lalai, tidak profesional, dan diduga melanggar prosedur dalam penanganan perkara.

*Usut Tuntas Dugaan Pencurian 1,5 Ton Sawit*

Kedua, terkait substansi perkara. Aliansi mendesak Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Barat untuk mengusut dugaan pencurian buah sawit secara menyeluruh, transparan, dan tanpa intimidasi terhadap pemilik kebun maupun saksi.

Mereka juga meminta aparat menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pencurian, penganiayaan, dan intimidasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Dua Oknum Brigpol Diminta Diperiksa Propam*

Ketiga, yang menjadi sorotan tajam adalah dugaan adanya oknum aparat yang membekingi pelaku. Massa secara spesifik mendesak Divisi Propam Polri memeriksa dua oknum anggota yakni Brigpol Rusdi dan Brigpol Mawar.

Keduanya dimohonkan untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatan atau pemberian perlindungan terhadap pihak yang dilaporkan, serta dugaan tindakan yang berpotensi menghambat penegakan hukum.

"Apabila ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak Polri menjatuhkan sanksi etik, disiplin, hingga proses pidana," tegas aliansi.

*Minta Kapolri Bentuk Tim Independen*

Keempat, tuntutan kepada Kapolri. Massa mendesak Kapolri mengambil alih pengawasan penanganan perkara, membentuk tim pemeriksa independen dari unsur pengawasan internal Polri guna memastikan tidak ada konflik kepentingan, serta memberikan perlindungan hukum bagi pelapor, saksi, dan masyarakat yang memberikan keterangan.

Aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB tersebut diklaim akan berlangsung damai, tertib, dan patuh hukum.

Pihak aliansi juga menyerahkan lampiran berupa daftar nama-nama yang dimohonkan untuk diklarifikasi keterangannya oleh penyidik terkait aktivitas di lokasi kebun. Pihak aliansi menegaskan pencantuman nama tersebut bukan merupakan vonis bersalah, melainkan untuk kepentingan investigasi dan verifikasi aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi http://LiputanSulbar.id masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polres Mamuju Tengah dan Polda Sulawesi Barat.

*Penulis: Redaksi http://LiputanSulbar.id*

10 Tuntutan Aksi Damai di Mabes Polri: Soroti Kasus Sawit 1,5 Ton di Polres Mamuju Tengah


*JAKARTA / MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Firma Hukum A & A (Advokat & Konsultan Hukum) menyatakan akan menggelar aksi damai untuk keadilan di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.

Aksi tersebut untuk mendesak pengusutan tuntas dugaan kasus pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayah hukum Polres Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat.

Dalam pamflet resmi yang beredar, aksi damai dijadwalkan akan digelar pada *16 November 2026*, dengan titik kumpul di Taman Mataram dan titik aksi di Mabes Polri.

Firma Hukum A & A menyoroti dugaan kegagalan pengawasan dan penanganan laporan kasus pencurian sawit sebanyak 1,3 hingga 1,5 ton di Blok K46. Pihaknya menilai ada dugaan ketidakprofesionalan dan diskriminasi dalam proses penyelidikan.

Adapun 10 tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut, yakni:

1. Mencopot Kapolres Mamuju Tengah atas dugaan kegagalan pengawasan dan penanganan laporan kasus pencurian sawit.

2. Mengusut tuntas dugaan pencurian 1,3 – 1,5 ton buah sawit di Blok K46 serta menyelidiki dugaan keterlibatan pihak-pihak lain.

3. Memeriksa dan mengevaluasi Kasat Reskrim Polres Mateng beserta penyidik terkait atas dugaan ketidakprofesionalan dan diskriminasi.

4. Mengusut dugaan pengabaian laporan polisi tertanggal 21 Oktober 2026 serta perubahan laporan menjadi Laporan Informasi (LI).

5. Memeriksa dugaan pelanggaran prosedur penyelidikan, termasuk penerbitan Sprin Lidik dan administrasi pemberitahuan hasil penyelidikan.

6. Mengusut dugaan pembiaran terhadap pencurian sawit yang berulang meski telah disampaikan informasi kepada penyidik.

7. Memberikan perlindungan hukum kepada Hj. Nirwana Sari Aras dan para saksi serta menjamin keamanan atas aset milik pelapor.

8. Menurunkan Propam Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran profesionalitas dan prosedur oleh Polres Mateng.

9. Memberikan kepastian hukum dan transparansi penanganan perkara serta tindak tegas setiap anggota Polri yang terbukti melanggar.

10. Membersihkan geng parcok yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini, baik dari unsur aparat maupun pihak sipil.

Koordinator aksi menegaskan, aksi damai ini adalah suara rakyat dan bentuk perlawanan terhadap mafia tanah dan kejahatan di daerah.

"Bersama kita lawan mafia tanah dan kejahatan di daerah! Aksi damai ini adalah suara rakyat!" tulis dalam pamflet tersebut.

Aksi ini rencananya akan menggunakan perlengkapan baju hitam dan mobil komando. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Mamuju Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan tersebut.

http://LiputanSulbar.id masih berupaya mengkonfirmasi pihak terkait untuk keberimbangan informasi.

---

Dugaan Pungli Oknum Kepala UPTD di Disdik Majene Terhadap Guru PPPK Paruh Waktu Disorot, Ketua PC IMM Majene Minta Diusut Tuntas


*MAJENE, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum Kepala UPTD Banggae Timur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majene berinisial NL terhadap tenaga guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan operator administrasi sekolah mendapat sorotan.

Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Majene, Fahrim, menilai dugaan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, Dinas Pendidikan Majene sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan kebenaran informasi yang berkembang di publik.

“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan posisi atau kewenangannya untuk membebani tenaga PPPK paruh waktu maupun operator sekolah dengan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika memang ada praktik seperti itu, harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Fahrim, Selasa (11/11/2026).

Fahrim menyayangkan apabila informasi mengenai dugaan tersebut telah diketahui Kepala Dinas Pendidikan Majene, namun belum segera ditindaklanjuti dengan alasan kesibukan pekerjaan.

Menurutnya, persoalan yang berpotensi merugikan tenaga pendidik dan kependidikan semestinya menjadi prioritas.

“Ketika sudah ada informasi yang masuk, seharusnya segera dilakukan penelusuran. Jangan menunggu persoalan ini semakin ramai di ruang publik baru kemudian mengambil tindakan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan kepada mereka yang diduga dirugikan,” ujarnya.

Ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene segera memanggil pihak yang disebut dalam dugaan tersebut untuk dimintai klarifikasi. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, terbuka, dan berdasarkan fakta.

Fahrim juga meminta Disdikpora tidak berhenti pada pemanggilan semata, melainkan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme yang diduga menjadi sumber pungutan, termasuk memastikan dasar aturan dan aliran dana yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemanggilan bukan sekadar formalitas untuk meredam perhatian publik. Harus ada kejelasan apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Namun, jika terbukti ada pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan tegas sesuai aturan,” tambahnya.

PC IMM Majene menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

“Kami tidak bermaksud menghakimi atau mendahului proses pemeriksaan terhadap pihak mana pun. Namun, transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi, terlebih ketika persoalan menyangkut hak dan kesejahteraan tenaga yang bekerja di sektor pendidikan,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, http://LIPUTANSULBAR.ID masih berupaya mengkonfirmasi pihak UPTD Banggae Timur dan Disdikpora Majene terkait dugaan tersebut.

---

Coming Soon! Polres Mamuju Tengah Bakal Gelar Operasi Zebra Marano 2026 Mulai 16 November



*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID -* Polres Mamuju Tengah mengumumkan akan menggelar Operasi Zebra Marano 2026. Operasi kepolisian terpusat di bidang lalu lintas itu akan berlangsung selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Informasi tersebut disampaikan melalui poster resmi yang menampilkan Kapolres Mamuju Tengah AKBP Dr. Ari Prayitno, S.I.K., M.I.K., dan Kasat Lantas IPTU Bambang Hermiady.

Dalam poster tersebut tertulis tagline "Polisi Bersama Masyarakat" dengan latar belakang kegiatan razia kendaraan bermotor di malam hari.

Operasi Zebra Marano merupakan operasi rutin tahunan yang bertujuan untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Sebelumnya, pada Operasi Patuh Marano 2026, Satlantas Polres Mamuju Tengah mencatat 13 pelanggaran tilang, 300 teguran, mengamankan 30 knalpot brong, dan menangani 9 kasus laka lantas.

Masyarakat diimbau untuk melengkapi surat-surat kendaraan, menggunakan helm SNI, tidak menggunakan knalpot brong, tidak melawan arus, dan tidak mengemudi dalam pengaruh alkohol.



Pelanggaran Turun, Tak Pakai Helm Masih Mendominasi di Operasi Patuh Marano 2026 Mamuju Tengah


*MAMUJU TENGAH, http://LIPUTANSULBAR.ID –* Jumlah pelanggaran lalu lintas selama Operasi Patuh Marano 2026 yang digelar Polres Mamuju Tengah mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Meski demikian, pelanggaran masih didominasi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Kasat Lantas Polres Mamuju Tengah, IPTU Bambang Hermiadi Sundu, mengatakan selama 14 hari pelaksanaan operasi, pihaknya mencatat 13 pelanggaran yang ditindak tilang dan sekitar 300 pengendara diberikan teguran.

Pelanggaran lainnya yang menjadi perhatian yakni penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi atau knalpot brong serta kendaraan dengan muatan berlebih (overload).

"Dari hasil Operasi Patuh Marano 2026, selama 14 hari pelaksanaan, sebanyak 30 knalpot brong berhasil kami amankan," ujar IPTU Bambang, Selasa (11/11/2026).

Ia menjelaskan, tidak menggunakan helm masih menjadi pelanggaran terbanyak yang ditemukan di lapangan. Karena itu, pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar disiplin dan mengutamakan keselamatan.

"Mayoritas pelanggaran masih didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm. Kami mengimbau masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan melengkapi perlengkapan keselamatan saat berkendara," katanya.

Terkait kecelakaan lalu lintas, IPTU Bambang menyebut selama operasi tercatat 9 kejadian.

"Total ada 9 lakalantas selama operasi, yakni laka tunggal 3 dan laka ganda 6 dengan total kerugian material sebesar Rp25.200.000," bebernya.

Melalui Operasi Patuh Marano 2026, Satlantas Polres Mamuju Tengah berharap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga dapat menekan angka pelanggaran maupun kecelakaan di wilayah Mamuju Tengah.

---