PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri Serahkan Bantuan Peralatan Sekolah di Tiga SD Desa Bojo

Mamuju Tengah — PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri (WKSM) kembali melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menyalurkan bantuan berupa 60 paket peralatan sekolah kepada siswa di Desa Bojo, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, pada Senin (13/04/2026).

Bantuan tersebut disalurkan langsung ke tiga sekolah dasar, yakni SD Tanah Merah, SD Bojo, dan SD Sumber Alo. Proses penyerahan dilakukan secara langsung di masing-masing sekolah, sehingga para siswa dapat menerima bantuan secara simbolis di lingkungan sekolah mereka.

Adapun paket bantuan yang diberikan meliputi tas sekolah, buku tulis, alat tulis, serta perlengkapan belajar lainnya. Penyaluran ini disambut antusias oleh para siswa, guru, serta masyarakat setempat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Kepala Desa Bojo, Hasanuddin, dalam keterangannya menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada pihak perusahaan atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan di wilayahnya.

“Kami sangat mengapresiasi langkah PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri yang telah memberikan bantuan langsung ke sekolah-sekolah di desa kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terutama dalam menunjang kebutuhan belajar mereka. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Endrik Eko Purwanto selaku Manager PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah sekitar operasional perusahaan.

“Kami sengaja menyerahkan bantuan ini langsung ke masing-masing sekolah agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh para siswa. Harapan kami, bantuan ini dapat memotivasi anak-anak untuk lebih giat belajar dan meraih cita-cita mereka,” ungkapnya.

Melalui program CSR ini, PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan di Desa Bojo dan wilayah sekitarnya.

Read More

Ketua BEM Universitas Wallacea: Prioritas Program MBG Harus Kembali ke Substansi, Bukan Pemborosan Anggaran

Sulawesi Barat - Asrullah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Wallacea, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan pengadaan motor listrik dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyimpang dari prioritas utama program.

Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang progresif dan patut diapresiasi. Upaya negara dalam menjamin pemenuhan gizi bagi siswa adalah langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh kehilangan arah akibat keputusan teknis yang tidak tepat sasaran.

Pengadaan motor listrik dalam jumlah besar—sekitar 21.801 unit dari target 25.000 unit—dengan estimasi harga rata-rata Rp42 juta per unit, menimbulkan pertanyaan serius terkait rasionalitas dan urgensinya. Jika dikalkulasikan, total anggaran berpotensi mencapai angka sekitar Rp1,2 triliun. Angka ini bukanlah jumlah kecil, dan dalam perspektif kepentingan publik, seharusnya dialokasikan secara maksimal untuk memperkuat substansi utama program, yakni pemenuhan makanan bergizi bagi siswa.

Lebih lanjut, hingga saat ini motor tersebut belum didistribusikan dan masih berada dalam proses administrasi negara. Kondisi ini menegaskan bahwa pengadaan tersebut belum memberikan dampak langsung kepada masyarakat, sehingga berpotensi menjadi beban anggaran tanpa manfaat yang jelas dalam jangka pendek.

Di sisi lain, munculnya informasi terkait ketidaksinkronan antar pemangku kebijakan—di mana usulan sempat ditolak namun realisasi pengadaan tetap terjadi—menunjukkan adanya problem serius dalam tata kelola kebijakan publik. Hal ini tidak hanya mengindikasikan potensi miskomunikasi, tetapi juga membuka ruang terhadap lemahnya akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai representasi gerakan mahasiswa, kami menegaskan bahwa kebijakan publik harus berpijak pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada rakyat. Dalam konteks ini, kebutuhan utama program MBG adalah memastikan setiap siswa mendapatkan akses terhadap makanan bergizi secara merata, bukan memperbesar anggaran pada aspek pendukung yang belum terbukti urgensinya.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan beberapa tuntutan:

1. Pemerintah wajib membuka secara transparan seluruh proses pengadaan motor listrik MBG kepada publik.

2. Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan.

3. Mengembalikan fokus utama program pada pemenuhan gizi siswa sebagai prioritas utama.

4. Menjamin tidak adanya pemborosan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tuntutan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus dapat diakses, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Kami tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Kami mendukung penuh kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar di tengah kebutuhan gizi siswa yang masih belum merata adalah sebuah ironi kebijakan. Negara tidak boleh terjebak pada simbol, sementara substansi justru terabaikan. Fokuskan anggaran pada makanan, bukan pada fasilitas yang belum jelas urgensinya.”

Asrullah

Ketua BEM Universitas Wallacea

Read More

Sunatan Massal dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk 107 Anak Sukses Digelar di Karossa

‎
‎
‎mamuju Tengah - Kegiatan sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi 107 anak sukses dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai pihak di Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, sabtu, (28/03/2026) sejak pagi hingga menjelang magrib.
‎
‎
‎Kegiatan sosial berupa sunatan massal dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 107 anak, di Kantor Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah.
‎
‎
‎Diselenggarakan oleh kolaborasi PC TIDAR Mamuju Tengah, Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, BSMI Mamuju, dan BEM Universitas Wallacea.
‎
‎
‎Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat serta membantu keluarga yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
‎
‎
‎Dilaksanakan melalui sinergi antara organisasi kepemudaan, mahasiswa, tenaga medis, dan dukungan pemerintah daerah.
‎

‎
‎Wakil Bupati Mamuju Tengah, Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si
‎Menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.
‎
‎“Kegiatan ini sangat baik dan berdampak langsung bagi masyarakat Mamuju Tengah. Kami juga menghimbau kepada masyarakat, apabila ada yang sakit dan BPJS-nya tidak aktif, segera melapor ke dusun dan desa agar diteruskan ke pemerintah daerah untuk diproses. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak kesehatan masyarakat.”
‎
‎Beliau juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan tim pelaksana atas terselenggaranya kegiatan sosial yang penuh nilai kemanusiaan ini.
‎
‎
‎Anggota DPRD Dapil Karossa sekaligus Ketua PC TIDAR Mamuju Tengah, Nuriman, SP.,S.H
‎
‎“Kami merasa bangga dan terharu atas terlaksananya kegiatan ini. Kesehatan adalah hak semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang tua, bahkan hingga ke pelosok desa. TIDAR hadir bukan sekadar organisasi, tetapi sebagai gerakan nyata yang selalu berada di tengah masyarakat, mendengar, dan memberikan solusi.”
‎
‎Beliau juga menegaskan bahwa komitmen TIDAR adalah terus menjadi garda terdepan dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
‎
‎
‎BSMI Mamuju – Dr. Ns. Edi Purnomo, S.Kep., M.Kes., M.Kep
‎
‎ “Relawan BSMI hadir bukan untuk mencari bayaran, tetapi untuk menjemput keberkahan dan nilai kemanusiaan. Pengabdian ini adalah panggilan hati. Kami percaya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama.
‎
‎
‎Presiden Mahasiswa Universitas Wallacea (Ketua BEM), Asrullah, SH
‎
‎“Mahasiswa tidak hanya belajar di dalam ruangan, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat. Pendampingan dan adaptasi bersama masyarakat adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Karena pada akhirnya, setelah dari bangku kuliah, kita akan kembali mengabdi untuk masyarakat.”
‎
‎Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak:
‎
‎“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Mamuju Tengah, Dinas Kesehatan, Camat Karossa, Puskesmas Durikumba, serta PC TIDAR dan BSMI Kabupaten Mamuju. TIDAR menjadi motor penggerak di lapangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi kegiatan. Tanpa TIDAR, kegiatan ini tidak akan terlaksana. Begitu pula relawan BSMI yang hadir sebagai tim medis tanpa mengharapkan imbalan, menempuh perjalanan jauh demi pengabdian. Kegiatan ini menjangkau 11 desa di Kecamatan Karossa.”
‎
‎
‎Penegasan Tambahan dari Nuriman, SP., S.H
‎
‎Kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, tetapi bukti bahwa kolaborasi mampu melahirkan perubahan nyata. Kami di DPRD dan TIDAR akan terus mendorong program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Harapan kami, tidak ada lagi masyarakat yang merasa jauh dari pelayanan kesehatan. Kita ingin memastikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok.
‎
‎
‎Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan tenaga medis mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Semangat gotong royong dan kepedulian sosial menjadi fondasi utama dalam membangun Mamuju Tengah yang lebih sehat dan sejahtera.

Read More

Pelaku Kejahatan terhadap Kurir Perempuan Berhasil Diringkus : Ketua MUI Mamuju Tengah Apresiasi Kinerja Polisi

Polres Mamuju Tengah – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mamuju Tengah Muhammad Anwar Hasan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K., beserta seluruh jajaran atas tindakan cepat dan tepat dalam mengungkap serta meringkus pelaku kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap seorang kurir perempuan di wilayah Mamuju Tengah.

Ketua MUI menegaskan bahwa tindakan keji tersebut sangat tidak manusiawi dan sangat dikecam keras, terlebih lagi terjadi di bulan suci Ramadhan yang seharusnya menjadi momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral.

“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat dan sigap yang dilakukan oleh Polres Mamuju Tengah dalam menangani kasus ini. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat,” ungkap Ketua MUI.

Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, khususnya di bulan Ramadhan, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar guna mencegah terjadinya tindak kejahatan.

Kapolres Mamuju Tengah AKBP Hengky Kristanto Abadi, S.H., S.I.K., melalui jajarannya menyampaikan komitmen bahwa pihak kepolisian akan terus bekerja secara profesional dan tegas dalam menindak segala bentuk tindak kriminal, khususnya yang meresahkan masyarakat.

Dengan keberhasilan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta menjadi peringatan bagi siapa pun agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, terlebih yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan kesucian bulan Ramadhan.

Humas Polres Mamuju Tengah

Read More

Upah nakes tidak sesuai yang tanda tangani dalam perjan kerja,PPPK paru waktu menjerit

MATENG – Beredar postingan di Facebook salah satu PPPK paruh waktu yang berdinas di puskemas Topoyo mengeluh akibat ketidak jelasan pembayaran upah atau gaji yang dinilai tidak sesuai dengan perjanjian kerja paruh waktu.Kamis 27 Maret 2026.

Keluhan PPPK paruh waktu ini menjadi perhatian warganet dikarnakan jumlah yang ada di perjanjian kerja ( PK ) tidak sesuai dengan jumlah upah atau gaji yang diterimanya.

Di ketahui perjanjian kerja dengan upah atau gaji Rp400.000 rb rupiah selama satu bulan justru harus dipotong lagi tanpa alasan yang jelas, harusx jika Rp400.000 rb rupiah persatu bulan berarti jika dua bulan maka yg kami terima harusnya Rp800.000 rb rupiah

Tetapi justru sebalikx mereka hanya menerima Rp500.000 rb rupiah selama dua bulan bekerja padahal November sudah tidak dibayarkan tetapi Mengapa harus sampai terpotong lagi, terlebih lagi di Mateng ada 11 Puskesmas.

Di konfirmasi ke pemilik akun Facebook, Mr mengatakan” Betul pak kami sudah pertanyakan tetapi slalu dilempar ke sana kesitu, dan kesini jadi kami bingung mau kemana harus mempertanyakan.

Klau memang daerah tidak mampu, kami terima jika daerah mampunya 250/bulan tetapi harusx sesuai dengan apa yang ada di perjanjian Kerja, jangan juga kami dua bulan bekerja tetapi kami terima hanya Rp500.000 rb rupiah.” Ungkap Mr

Padahal SK saya mulai dari November tetapi November dan Desember tidak dibayarkan namun kenapa lagi kasian harus di potong upah kami tanpa kejelasan, dan mirisx hanya Nakes yang seperti ini.

Saya hanya meminta untuk di sampaikan ke semua Nakes dan juga jangan ada yang di beda bedakan klau daerah tidak mampu harusx PW sama rata jngn cuma kami yg di puskesmas (PKM) dipotong tetapi paru waktu (PW) di Dinkes tidak dipotong sama sekali, jadi kami merasa kurang adil klau seperti itu.” Ucap Mr seorang Nakes 

Di konfirmasi via whatsap Kadinkes mateng sampai saat ini belum memberi respon,terkait polemik ini.

Read More

PLH Kajari Mamuju Tinjau Kepadatan Arus Balik Libur Lebaran Di pelabuhan Pery Mamuju‎

‎Mamuju - Demi memastikan pergerakan masyarakat pada arus balik Lebaran tahun 2026 tetap berjalan aman, lancar, dan nyaman. PLH Kajari Mamuju Aben Situmorang meninjau langsung pelabuhan Pery mamuju yang di perkirakan memuncak pada hari Minggu mendatang di pelabuhan pery Mamuju arus balik Lebaran,Rabu 25 Maret 2026
‎

‎Pada Lebaran tahun ini, pemerintah terus berupaya memastikan penyelenggaraan arus mudik dan balik berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang juga telah berlangsung dengan sangat baik. Upaya tersebut didukung oleh sinergi kuat dari sejumlah pihak dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat selama periode Lebaran.

‎

‎“Tentunya, hal ini didukung oleh sinergi kuat antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Pemda, serta seluruh instansi terkait dalam mengelola tingginya mobilitas masyarakat,” kata Aben
‎
‎Serta bagaimana kesiapan operator KM. Ferry dalam mempersiapkan kelaikan armada nya dalam menjamin keselamatan penumpang selama arus balik pasca libur lebaran, tegas aben Situmorang
‎

‎Selain itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi gelombang kedua arus balik yang diperkirakan terjadi pada 28–29 Maret mendatang.
‎

‎

‎Langkah tersebut menegaskan kehadiran negara dalam memastikan bahwa perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman hingga tiba di tujuan.

‎

‎Melalui perencanaan yang matang, koordinasi yang solid, serta respons cepat di lapangan, pemerintah berkomitmen menjaga momentum arus balik Lebaran 2026 tetap terkendali dan memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang kembali beraktivitas, Tutup PLH Kajari Mamuju Aben Situmorang

‎
‎

Read More

Rakernas GEKRAFS 2026 Hasilkan Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Ekonomi Kreatif Indonesia

Jakarta – Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) menggelar Rakernas & GEKRAFS Awards 2026 dengan mengusung tema “Astakarya: Akselerasi Karya, Transformasi Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari 38 provinsi, 288 kabupaten/kota, serta 12 Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) sebagai bagian dari konsolidasi nasional dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia.

Rakernas dihadiri sejumlah tokoh nasional yang tergabung dalam struktur GEKRAFS, di antaranya Dewan Pembina GEKRAFS Sandiaga Uno, Dewan Penasehat GEKRAFS Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum GEKRAFS UKP Bidang Seni & Ekraf Raffi Ahmad, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Ketua Umum DPP GEKRAFS Melly Goeslaw, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moriza, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Wali Kota Solo Respati Ardi.

Ketua Umum GEKRAFS, Kawendra Lukistian, mengatakan bahwa Astakarya merupakan arah strategis organisasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

“GEKRAFS kemarin pasca kongres sudah melakukan rapat pimpinan dan kami merilis program unggulan kita. Kalau Presiden Prabowo Subianto punya Astacita, GEKRAFS punya Astakarya,” ujar Kawendra dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, Astakarya sejalan dengan visi pembangunan nasional dan mencakup delapan program strategis, yakni CEFA, DIPLE, GANDI, DIGIMAP, ARTPAY, YOUTHEM, RECHUB, dan GLOBE.

Delapan program ini dirumuskan untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem legal dan perlindungan kekayaan intelektual, meningkatkan literasi digital, memperjuangkan standar honor pekerja kreatif, membuka ruang bagi talenta muda, memperkuat creative hub di berbagai daerah, serta mendorong ekspor produk kreatif Indonesia ke pasar global.

Dalam forum Rakernas ini juga dipaparkan program kerja dari delapan bidang serta empat badan otonom di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GEKRAFS yang dirancang untuk menjalankan agenda Astakarya secara nasional.

Selain itu, DPP GEKRAFS juga menyerahkan 11 Surat Keputusan (SK) kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang telah melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) sebelum Rakernas. Forum ini juga menjadi ruang pemaparan program serta tanggapan dari 38 DPW GEKRAFS dari Aceh hingga Papua mengenai penguatan ekosistem ekonomi kreatif di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, GEKRAFS juga menyerahkan hasil Rakernas berupa sejumlah rekomendasi strategis kepada Kementerian Ekonomi Kreatif. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum GEKRAFS Kawendra Lukistian kepada Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya sebagai bentuk kontribusi pemikiran dari para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia untuk penguatan kebijakan dan ekosistem ekonomi kreatif nasional.

Dewan Pembina GEKRAFS Sandiaga Uno menilai ekonomi kreatif memiliki peran strategis sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

“Ekonomi kreatif ini punya potensi dalam membuka lapangan kerja, inovasi, dan identitas bangsa. Kita perlu memperkuat kolaborasi agar potensi ini benar-benar bisa memberikan dampak bagi perekonomian nasional,” ujar Sandiaga.

Sementara itu, Dewan Penasehat GEKRAFS Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya konsolidasi organisasi agar GEKRAFS dapat menjadi wadah yang kuat bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia.

“GEKRAFS harus menjadi rumah besar bagi para pejuang ekonomi kreatif. Dengan konsolidasi yang kuat dari pusat hingga daerah, kita bisa memastikan para pelaku kreatif mendapatkan ruang, dukungan, dan akses yang lebih luas untuk berkembang,” kata Dasco.

Dalam suasana yang penuh haru, Dasco juga menyanyikan lagu “Nuansa Bening” sebagai bentuk penghormatan sekaligus ungkapan belasungkawa atas wafatnya penyanyi Vidi Aldiano. Momen tersebut menjadi simbol solidaritas dan penghargaan terhadap kontribusi insan kreatif yang telah mewarnai industri musik Indonesia.

Selain agenda Rakernas, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan GEKRAFS Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada para pelaku ekonomi kreatif yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Rakernas GEKRAFS 2026 turut menghadirkan keynote speech dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto yang menyoroti pentingnya inovasi, riset, dan penguatan talenta kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan.

Selain agenda diskusi dan pemaparan program, kegiatan ini juga diisi dengan tausiyah oleh Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak yang mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk tetap menjaga nilai-nilai integritas dan kebermanfaatan dalam berkarya.

Rangkaian acara ditutup dengan penampilan spesial dari penyanyi Dudy Oris yang memeriahkan acara sekaligus menjadi simbol kolaborasi antara dunia kreatif dan gerakan ekonomi kreatif nasional.

Melalui Rakernas & GEKRAFS Awards 2026 ini diharapkan dapat memperkuat konsolidasi nasional, membuka akses yang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, serta mendorong lahirnya karya-karya inovatif yang mampu mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Sebagai Ketua Formatur Sulawesi Barat, kami siap bergerak, siap berkolaborasi, dan siap menjadi bagian dari gelombang besar kebangkitan ekonomi kreatif Indonesia. Sulawesi Barat hadir tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai bagian dari kekuatan daerah yang siap berkontribusi dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif nasional yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing.

Read More

Kecam Teror Air Keras Terhadap Pimpinan KontraS, DPD IMM Sulbar Desak Polisi Tangkap Aktor Intelektual

MAMUJU – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sulawesi Barat mengutuk keras aksi teror penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Kepolisian didesak untuk tidak sekadar menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Insiden nahas itu terjadi di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026) malam. Serangan tersebut menimpa Andrie sesaat setelah ia menyuarakan pandangan kritisnya sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk "Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia" di kantor YLBHI. Akibat kejadian itu, korban menderita luka bakar serius.

Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Sulbar, Irwan Japaruddin, menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan ancaman nyata bagi iklim demokrasi dan bentuk pembungkaman terhadap kerja-kerja pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bagi DPD IMM Sulbar, ini bukan sekadar kriminalitas jalanan biasa. Tragedi ini adalah teror sistematis dan percobaan pembunuhan berencana untuk menebar ketakutan. Negara saat ini sedang dalam fase darurat perlindungan pembela HAM," tegas Irwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2026).

Menyikapi hal tersebut, DPD IMM Sulbar merilis sejumlah tuntutan kritis. Tuntutan utama ditujukan kepada Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Pusat agar bertindak cepat, tegas, dan transparan melalui pendekatan scientific crime investigation.

"Penegak hukum tidak boleh hanya berhenti pada penangkapan eksekutor. Polisi harus mampu mengungkap dan menyeret dalang utama atau aktor intelektual di balik perencanaan teror ini. Jangan biarkan kasus ini menguap dan berujung pada impunitas seperti preseden buruk masa lalu," jelas Irwan.

Lebih lanjut, DPD IMM Sulbar juga menuntut kehadiran negara untuk memastikan pemulihan yang komprehensif bagi Andrie Yunus. Hal ini mencakup jaminan perawatan medis terbaik, pemulihan trauma, serta penjagaan keamanan berlapis bagi korban dan keluarganya guna mencegah teror susulan.

Di akhir keterangannya, Irwan menyerukan konsolidasi dan solidaritas penuh dari seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, aktivis, dan kelompok pro-demokrasi di seluruh Indonesia.

"Serangan terhadap satu pembela HAM adalah ancaman bagi seluruh pejuang keadilan. Kita harus merapatkan barisan dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Demokrasi dan kebenaran tidak akan pernah takluk pada teror!" pungkasnya.

Read More

‎Diduga Oknum Polisi Di Polres Polman Menghalangi Proses Penyidikan Dan Penyelidikan Kasus Penembakan Di Polman

‎Mamuju - puluhan massa gelar aksi di mapolda Sulawesi barat tuntut transparansi proses penegakan hukum kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Polewali mandar 

‎

‎kali ini massa aksi datang membawa lima poin tuntutan salah satunya dugaan obstruction of justice oleh Kapolres Polman, kasat Reskrim dan kasat Intel yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan dan penyelidikan , jelas Rifka Mutiara kepada awak media Selasa ( 03/03/2026 )

‎

‎dugaan obstruction of justice atau yang lebih sering kita dengar menghalangi proses penyidikan dan penyelidikan oleh oknum polisi di polres Polman menguat sebab hingga hari ini hanya ada satu oknum polisi yang menjadi tersangka, 

‎

‎sedangkan kita semua tau bahwa ada sekitar kurang lebih 40 amunisi aktif yang di sita dari tersangka utama atau eksekutor paska di tetapkan ya sebagai tersangka kasus penembakan di Polman, ungkapnya 

‎

‎kuat dugaan kami bahwa amunisi tersebut juga di suplay oleh oknum polisi dan sampai saat ini masih bebas, tegas Rifka Mutiara 

‎

‎kami berharap Kapolda Sulbar bisa mengevaluasi kembali kinerja polres Polewali mandar terkhusus keterlibatan anggota polri sebagai Suplayer amunisi kepada pelaku penembakan di Polman

‎

‎usut dugaan obstruction of justice oleh Kapolres Polman, kasat Reskrim dan kasat Intel yang merintangi atau menghalangi proses penyidikan dan penyelidikan, jika tuntutan kami hari ini tidak di indahkan maka Jilid II dengan jumlah massa yang jauh lebih besar akan kembali kami gelar, TDK sampai disini. Jika tidak di indahkan akan melangkah lebih jauh hingga sampai di kompolnas dan DPR RI tegas Rifka 

‎

Read More

Wow ! Skandal Vidio Bugil ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemprov Sulbar Beredar‎

‎mamuju - skandal vidio berdurasi 39 detik yang diduga melibatkan pegawai negeri sipil  ( ASN ) dari dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi Sulawesi barat beredar di Mamuju

‎

‎dalam vidio berdurasi 39 detik tersebut memperlihatkan sosok wanita tanpa busana yang diduga ASN pemprov dari dinas pendidikan dan kebudayaan berinisial MA tanpa busana ( Bugil )

‎
‎Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan apakah sosok dalam video tersebut merupakan pegawai di instansinya.
‎
‎“Saya belum hafal seluruh pegawai karena jumlahnya banyak, apalagi saya juga baru menjabat. Jadi ini akan kami dalami lebih lanjut,” ujarnya.
‎
‎Ia tidak menampik bahwa nama yang beredar di tengah masyarakat disebut sebagai ASN yang bertugas di bidang Kebudayaan. Namun demikian, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan.
‎
‎“Kami belum bisa memastikan apakah benar pemerannya atau tidak,” katanya.
‎
‎Nehru menyebut pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
‎
‎“Kami akan mencari waktu untuk meminta keterangan. Kami juga ingin memastikan apakah yang bersangkutan korban atau bagaimana,” ujarnya.
‎
‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut terkait hasil penelusuran internal yang dilakukan pihak Disdikbud Sulawesi Barat

‎

‎

Read More